Month: December 2017

Perbankan nasional saat ini tengah menghadapi tantangan struktural berupa kebutuhan digitalisasi layanan guna menghadapi era digital ekonomi yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI). Digitalisasi layanan yang harus diikuti oleh perbankan pada akhirnya akan dapat membawa berbagai kemudahan baik bagi sisi perbankan maupun nasabah. Untuk dapat menuju ke sana perbankan juga perlu meningkatkan investasi di bidang TI.

Di sisi lain, pemerintah saat ini juga gencar menggalakkan sistem pembayaran nontunai atau yang dikenal sebagai cashless society. Secara garis besar, metode pembayaran nontunai di Indonesia terdiri dari kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Dari ketiga instrumen tersebut, kartu kredit dan kartu debit merupakan produk yang hanya dapat diterbitkan oleh bank. Sementara uang elektronik menjadi instrumen murni non-tunai yang dapat dikeluarkan oleh bank maupun lembaga non bank yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia (BI).

Pemerintah menekankan bahwa setiap lembaga yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah dana float Rp 1 miliar ke atas wajib mengantongi izin Bank Indonesia. Hal itu tercantum pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui PBI Nomor 18/17/PBI/2016. Hingga awal November 2017, BI telah mengeluarkan izin kepada 26 perusahaan sebagai penerbit uang elektronik baik yang berbasis chip maupun server. Sebelum mengantongi izin, perusahaan dilarang mengeluarkan uang elektronik, kecuali bekerjasama dengan perusahaan yang telah mengantongi izin.

26 Perusahaan Penerbit Uang Elektronik
Nama Produk Uang Elektronik Basis
PT Artajasa Pembayaran Elektronis, 21 November 2012 Mynt Chip dan Server
PT Bank Central Asia Tbk, 3 Juli 2009 Flazz, Sakuku, Flazz Danamon Chip untuk Flazz dan Flazz Danamon, Server untuk Sakuku
PT Bank CIMB Niaga, 27 Maret 2013 Rekening Ponsel Server
PT Bank DKI, 3 Juli 2009 Jakcard Chip
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 3 Juli 2009 e-money, e-cash, Blink (BTN), eTollcard (Jasa Marga), Indomaret card, GazCard (Pertamina) Server untuk e-cash, Chip untuk emoney, Blink, eTollcard, Indomaret Card dan GazCard
PT Bank Mega Tbk, 3 Juli 2009 Megacash Chip
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 3 Juli 2009 Tapcash, UnikQu Chip untuk TapCash, Server untuk UnikQu
PT Bank Nationalnobu, 29 April 2013 Nobu E-Money Server
PT Bank Permata, 23 Januari 2013 BBM E-Money Server
PT Bank Rakyat Indonesia , 29 Desember 2010 Brizzi Chip
PT Finnet Indonesia, 1 Juli 2012 Mobile Cash Server
PT Indosat, Tbk, 3 Juli 2009 PayPro (dulu Dompetku) Chip dan Server
PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU), 25 Maret 2013 Doku Server
PT Skye Sab Indonesia, 3 Juli 2009 Skyedoit Server
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, 3 Juli 2009 T-Money Chip dan Server
PT Telekomunikasi Seluler, 3 Juli 2009 Tcash Chip dan Server
PT XL Axiata, Tbk, 11 Maret 2011 XL Tunai Server
PT Smartfren Telecom Tbk, 16 Juni 2014 Uangku Server
PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay), 29 September 2014 PonselPay Server
PT Witami Tunai Mandiri (True Money), 5 Januari 2015 Truemoney Chip dan Server
PT Espay Debit Indonesia Koe, 20 Juni 2016 uNIK Server
PT Bank QNB Indonesia Tbk, 1 Maret 2017 DooEt Server
PT BPD Sumsel Babel, 4 April 2017 BSB Cash Chip
PT Buana Media Teknologi, 29 Mei 2017 GVE Money Server
PT Bimasakti Multi Sinergi, 4 Juni 2017 SpeedCash Server
PT Visionet Internasional (OVO), 22 Agustus 2017 OVO Server

Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia dari Bank Indonesia menunjukkan jumlah kartu debit yang diterbitkan tumbuh sebesar 13,3% di tahun 2016, dimana jumlah kartu naik dari 120 juta kartu di tahun 2015 menjadi 136 juta kartu di tahun 2016. Hingga September 2017, jumlah kartu debit telah bertambah menjadi 157 juta kartu atau tumbuh sebesar 15,4%.

Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Kartu Pembayaran Non Tunai

Demikian pula dengan jumlah uang elektronik (e-money). Meski jumlah uang elektronik sempat mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun 2013 hingga 2015, namun adanya penurunan tersebut diikuti pertumbuhan pada tahun setelahnya. Dari sebanyak 34 juta unit uang elektronik pada tahun 2015 naik menjadi 51 juta unit pada tahun 2016. Hingga September 2017, jumlahnya telah tumbuh menjadi 72 juta unit dan diperkirakan terus meningkat pada hingga akhir tahun sehubungan dengan adanya kebijakan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol.

Pesatnya pertumbuhan penggunaan uang elektronik juga dapat dilihat dari transaksi. Volume transaksi sepanjang 2016 mencapai 683 juta transaksi, jumlah tersebut tumbuh 27,45% dibanding tahun 2015 sebesar 536 juta transaksi. Sepanjang 2017 hingga bulan September, jumlah transaksi mencapai 547 juta transaksi, atau tumbuh 14,9% jika dibanding periode yang sama tahun 2016 yang hanya mencapai 476 juta transaksi.

 

Gambar 2. Pertumbuhan Volume dan Nilai Transaksi Belanja Uang Elektronik

Dilihat dari pertumbuhan nilai transaksinya, kenaikan yang terjadi terlihat lebih tinggi lagi. Sepanjang 2016 terjadi transaksi Rp 7,06 triliun, nilai tersebut tumbuh 33,7% dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai Rp 5,28 triliun. Tahun ini diperkirakan naik lebih tinggi lagi sebab hingga September 2017 nilai transaksi telah mencapai 7,5 triliun. Di periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi hanya mencapai Rp 4,89 tn atau tumbuh 53,3%.

Pertumbuhan penggunaan uang elektronik diimbangi dengan pertumbuhan sarana penunjang. Hingga September 2017, jumlah reader uang elektronik telah mencapai 486 ribu unit, dibanding jumlah reader sepanjang 2016 sebanyak 375 ribu unit.

Gambar 3. Sarana Penunjang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik

Sarana penunjang uang elektronik terdiri dari dua basis, yaitu chip dan server. Uang elektronik berbasis chip menggunakan teknologi Near Field Communication (NFC), yaitu penggunaan dengan cara didekatkan, ditempel, atau tapping. Sedangkan uang elektronik berbasis server penggunaannya cukup dengan memasukkan kode tertentu, atau menggunakan teknologi scan QR Code.

Dari sisi perbankan, Perbanas mengungkapkan bahwa investasi digital banking perbankan nasional hingga semester pertama tahun 2017 mencapai 1 triliun hingga 4 triliun. Investasi sebesar ini terutama untuk pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Secara garis besar, terdapat berbagai manfaat bagi bank yang menerapkan digitalisasi layanan perbankan, diantaranya memberikan kemudahan kepada konsumen terkait metode pembayaran (payment system), memberikan peluang bagi bank untuk melakukan efisiensi biaya melalui pengalihan kepada low cost channel, serta memberikan kemudahan bagi bank untuk menerapkan data analytics pada transaksi untuk mendukung cross selling. Selain itu, pengembangan digital banking ini diharapkan dapat menjawab tantangan industri perbankan terhadap perusahaan teknologi finansial (fintech).

Sementara itu, digitalisasi layanan perbankan nasional sempat menghadapi beberapa isu antara lain maraknya pencurian data nasabah serta terjadinya gangguan satelit. Gangguan teknis satelit telah dapat diselesaikan pada pertengahan September tahun ini, sementara masalah pencurian data nasabah cukup banyak dipertanyakan oleh masyarakat hingga mengundang campur tangan Bank Indonesia. BI menegaskan kembali bahwa BI melarang dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) selain di mesin EDC dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian dan penyalahgunaan data dan informasi kartu.

Terlepas dari permasalahan kepastian pengamanan data nasabah dan keamanan transaksi secara digital, perbankan Indonesia memang harus terus melangkah maju dalam wujud digitalisasi layanan. Apalagi jika generasi milenial yang juga dikenal sebagai generasi Y telah banyak menempati jajaran nasabah, maka digitalisasi perbankan adalah suatu keharusan.

Menyusul program tax amnesty yang telah berakhir, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk dapat mengakses data nasabah di lembaga keuangan. Salah satu tujuan dari penerbitan aturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak, terutama terkait wajib […]

Continue Reading